04
Jul
2023

Yuk Daftarkan Dirimu

Penerimaan Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Caritas Papua sebentar lagi akan ditutup nih
Yuk segera siapkan berkasmu dan daftarkan dirimu sekarang, pendaftaran dibuka secara offline melalui sekretariat penerimaan mahasiswa baru yang beralamat di kampus stih caritas papua, jl. lembah hijau wosi dalam manokwari. atau dapat juga secara online melalui https://bit.ly/pmbstihcp atau melalui https://stihcaritaspapua.ac.id/

Download Brosur PMB di Sini

28
Jun
2023

Buku : Mengenal Hukum Adat Nusantara

Dr. Roberth Kurniawan Ruslak Hammar, S.H., M.Hum., MM., CLA

ISBN : 978-623-94988-6-3
Cetakan Pertama : Juni 2023
Penerbit : Lembaga Studi Hukum Indonesia (LSHI)

Kata “adat” dan “hukum” berasal dari kata arab yakni “adah” bermakna kebiasaan, dan “huk’m (ahkam) bermakna “ketentuan” atau “suruhan”. Adat atau kebiasaan timbul dalam interaksi masyarakat yang dilakukan terus-menerus dan kemudian diyakini sebagai suatu keharusan dalam bertingkah laku. Interaksi terjadi dalam suatu masyarakat menimbulkan hukum, oleh karena itu hukum terjadi karena ada masyarakat. Hal itu diutarakan oleh seorangan filsuf, negarawan, pengacara terkenal kelahiran Roma Italy tokoh termasyhur pada mazhab Filsafat Stoa yakni Cicero, Marcus Tullius (3 Januari 106 SM sd. 7 Desember 43 SM) yakni: “Ubi Societas Ibi Ius” bermakna “di mana ada masyarakat di sana ada hukum”.

Full Book
HAKI

11
Mar
2023

Seminar Internasional The Future Of Lawyer In The Digital Era, STIH Caritas Papua, Universitas Youngsan Korea Selatan dan APPTHI

Tantangan Artificial Intelligence (AI) atau Kecerdasan Buatan merupakan salah satu hal yang harus dipahami pengacara, sebagai bagian dari penguasaan teknologi informasi untuk menghadapi tantangan masa depan.

Hal ini mencuat dalam seminar Masa Depan Pengacara di Era Digital yang digelar STIH Caritas Papua di Manokwari, Papua Barat, dengan Universitas Youngsan Korea Selatan, Pasqapro, dan Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) pada 11 Maret 2023.

Menurut Dr Hendrikus Renjaan LLM CLA dari STIH Caritas Papua, pengacara saat ini tidak boleh lagi sekadar memahami hukum dari satu perspektif saja, tapi juga harus memahami teknologi informasi, dipadu dengan dukungan regulasi, agar benar-benar memahami tantangan AI ke depan.

Selain Hendrikus Renjaan, seminar ini juga menampilkan pembicara Dr iur Liona Supriatna dari Universitas Katolik Parahyangan, Prof Jady Zaidi Hassim dari Universitas Kebangsaan Malaysia, dan Prof Park Jo Hoon dari Universitas Youngsan Korsel.

Selain itu, keterangan tertulis yang diterima menyebutkan, Prof Dr Edy Lisdyono (Ketua Umum Appthi) tampil sebagai keynote speaker dan sambutan pembuka dari Ketua STIH Caritas Papua, Dr Roberth KR Hammar SH MHum CLA.

Hal senada dikatakan Dr iur Liona Supriatna. Dia menilai teknologi adalah keniscayaan yang akan memudahkan kerja pengacara.

Supriatna, Prof Jady Zaidi Hassim, dan Prof Park Jo Hoon, juga mengingatkan besarnya tantangan pengacara di masa depan.

Sementara itu, Roberth Hammar dalam sambutannya mengungkapkan tidak ada cara lain bagi Indonesia untuk menjadi negara maju selain mengambil pelajaran dari berbagai praktik sukses di negara lain. Termasuk menyelaraskan kemajuan teknologi dengan regulasi yang tepat untuk melengkapi dan menyatukannya.

Pencapaian teknologi saat ini telah mengubah cara hidup manusia, mulai dari berpikir, berkomunikasi, bekerja, bergerak, hingga tatanan sosial, termasuk tatanan hukum yang berlaku.
Masa depan advokat sebagai profesi yang mengandalkan kemampuan intelektual di bidang hukum dan keterampilan membuat dokumen dan kontrak hukum, serta keahlian dalam beracara di pengadilan, menghadapi berbagai tantangan dari kemajuan teknologi kecerdasan buatan. Hal ini menjadi sebuah keniscayaan, dimana profesi seorang pengacara atau konsultan hukum dapat disaingi bahkan digantikan oleh kemampuan AI dalam berbagai bentuk, termasuk robot pengacara.

Kebutuhan akan pengetahuan hukum, tutur Hammar, serta profesi hukum akan tetap tidak tergantikan oleh sumber daya manusia karena pada hakekatnya hukum adalah keadilan, sebuah konstruksi akal dan logika yang bukan sekadar data dan algoritma.

Video Seminar Internasional

04
Jan
2023

Hibah Penelitian Pengakuan Dan Pelindungan Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Suku Arfak Sougb Di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat

Oleh:
Prof.Dr.Dra.MG.Endang Sumiarni,S.H., M.Hum.
Dr.Roberth K.R Hammar, S.H., M.Hum., M.M.
Dr. Henrikus Renjaan,S.H., LL.M.
Y.Sri Pudyatmoko,S.H., M.Hum.
Dr.George Frans Wanma,S.H., M.H.
Dr.Yusuf Sawaki,S.S., M.A.
Yustina Niken Sharaningtyas,S.H., M.H.
Baso Daeng,S.P., M.Si.

Kerjasama
Pemerintah Provinsi Papua Barat dan
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Caritas Papua

Laporan Penelitian
SK Tim
SPK Penelitian

04
Jan
2023

Hibah Penelitian Masyarakat Hukum Adat Suku Wamesa Di Kabupaten Teluk Bintuni

Oleh :
Dr. Roberth K.R Hammar, S.H.,M.Hum.,M.M. (Ketua)
Dr. Henrikus Renjaan, S.H.,L.LM (anggota)
Dr. Yusf Sawaki, S.Pd.,M.A. (anggota)
Dr. George Frans Wanma, S.H.,M.H. (anggota)
Baso Daeng, S.P.,M.Si (anggota)
Jahsadin Saragih, S.Sn.,M.A. (anggota)
Kristiforus Skukubun, S.H.,M.H (anggota)
Jefri Sampe Kondo, S.kom (anggota)
Odilo D.s Fautngilyanan, S.Pd., M.M (anggota)

Kerjasama
Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Caritas Papua

Laporan Penelitian
SK Tim

04
Jan
2023

Hibah Penelitian Penelitian Masyarakat Hukum Adat Suku Arfak Hatam Di Kabupaten Manokwari Dan Kabupaten Pegunungan Arfak-Papua Barat

Oleh:
Dr. Roberth K.R Hammar, S.H.,M.Hum.,M.M. (Ketua)
Dr. Henrikus Renjaan, S.H.,L.LM (Anggota)
Dr. Yusf Sawaki, S.Pd.,M.A. (Anggota)
Dr. George Frans Wanma, S.H.,M.H. (Anggota)
Baso Daeng, S.P.,M.Si (Anggota)
Jahsadin Saragih, S.Sn.,M.A. ( Anggota)
Yoseph Malik, S.H., M.H (Anggota)
Wellem Hendra Balubun, S.Kep., M.H (Anggota)
Odilo D. S. Fautngilyanan, S.Pd., M.M (Anggota)

Kerjasama
Pemerintah Provinsi Papua Barat dan
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Caritas Papua

File Laporan Penelitian
SK Tim Peneliti
SPK Penelitian

08
Dec
2022

Pupuk Rasa Persatuan, STIH Caritas Papua Undang Putri Wapres Beri Kuliah Umum kepada Mahasiswa

MANOKWARI – STIH Caritas Papua dan STIE Mah-Eisa Manokwari menggelar kuliah umum, Rabu (07/12/2022) dengan menghadirkan putri Wakil Presiden Indonesia, Ma’ruf Amin, Dr. Siti Nur Azizah Ma’ruf sebagai pembicara. Kuliah umum itu mengangkat tema “Upaya Deteksi dan Respon Dini Konflik Sosial Keagamaaan di Indonesia”.

Ketua STIH Caritas Papua, Roberth KR. Hammar, mengatakan tema itu diangkat karena Indonesia adalah negara bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, ras, dan golongan. Dengan keragaman itu, maka rasa persatuan dan kesatuan harus terus dipupuk.

“Berbagai kebhinekaan itu merupakan sebuah kekayaan luar biasa, tapi ketika kita salah mengelola kekayaan itu maka akan kembali menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia,” ujarnya.

Hammar juga membeberkan perkembangan kampus STIH Caritas Papua dan STIE Mah-Eisa Manokwari. Menurutnya, saat mahasiswa aktif STIE Mah-Eisa berjumlah 700-an orang dan STIH Caritas Papua sebanyak 400 orang.

Saat ini, lanjutnya, ada 11 orang dosen STIE Mah-Eisa dan 8 orang dosen dari STIH Caritas Papua sedang menyelesaikan pendidikan S-3.

“Hal itu sebagai bentuk komitmen kampus ini menjadi sebagai kampus unggul di Tanah Papua tahun 2025,” tukasnya.

27
Sep
2022

Kemenkumham Papua Barat Gandeng STIH Caritas Papua Bahas RKUHP

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Papua Barat menggelar dialog Rancangan KUHP di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Kegiatan ini juga menggandeng para dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Caritas Papua dan STIE Mah-Eisa Manokwari. Kasubid Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah Kanwil Kemenkumham Papua Barat Hamid Badilah mengatakan, kegiatan ini lebih spesifik membahas 14 isu krusial.

“Lewat dialog ini kita ingin mendapatkan masukan dari masyarakat terkait RKUHP di wilayah Papua Barat,” ujar Hamid, kepada TribunPapuaBarat.com, Selasa (27/9/2022). Sehingga, pihaknya mendapatkan masukan dalam rangka pembahasan RKUHP. “Kami terus mendorong masyarakat diseluruh wilayah, untuk memberikan masukan terkait RKUHP yang baru ini,” tuturnya. Ia berharap, lewat dialog ini pihaknya bisa mendapatkan masukan dari masyarakat agar bisa menyempurnakan RKUHP yang sebentar lagi disahkan di Jakarta.

Selain itu, Ketua STIH Caritas Papua Dr Roberth K R Hammar menyambut baik kegiatan dialog RKUHP. “Saya pikir ini merupakan perkembangan yang baik, karena setelah puluhan tahun Indonesia merdeka kita baru dapat KUHP baru,” jelasnya.

18
May
2021

Penerimaan Mahasiswa STIH Caritas Papua TA 2022/2023

Penerimaan Mahasiswa Baru TA 2021/2022

.
Dilakukan secara online dan offline.

Syarat Utama Mendaftar yaitu dengan membawa/melampirkan ijazah atau surat keterangan lulus.
Syarat pendaftaran lainnya dapat dilengkapi ketika sudah dinyatakan lulus ujian masuk.

Cara Pendaftaran Secara Online
Melalui link : bit.ly/pmbstihcp

Cara Pendaftaran Secara Offline
Dengan Datang langsung ke Sekretariat Penerimaan Mahasiswa Baru dengan Alamat. Jl. Lembah Hijau Wosi Dalam.
Dapat ditemukan dengan google maps dengan nama “STIH Caritas Papua”

28
Apr
2020

PENYEBAB GAGALNYA PEMBELAJAR ONLINE

Wartasulsel.net,_(NASIB PTS Dipengaruhi COVID-19), M Budi Djatmiko, Ketua Umum APTISI, Ketua Umum HPTSKes Indonesia, Ketua Pembina APPERTI, Ketua Umum GERAAAK Indonesia, Pembina APTIKOM, Ketua Pembina PT HUKUM, Ketua Pembina PT Teknik dan Sain.

Dampak COVID 19 pada PTS
Ada rencana Kemdikbud Nadiem akan memperpanjang belajar dirumah hingga akhir tahun 2020, hal ini dikarenakan wabah pandemi Covid 19 belum terlihat tanda-tanda penurunan penyebaran yang signifikan.

Walapun secara aturan hukum tidak diperbolehkan belajar dengan sistem daring (online) tanpa ijin pemerintah, tapi Nadiem membolehkannya dan malah memerintahkannya, karena ini adalah alternatif yang paling rasional, walapun melanggar hukum.

Sama halnya dalam krisis keuangan di Indonesia Gojek dan sejenisnya itu melanggar perundangan sistem lalulintas di Indonesia, bahwa mobil membawa penumpang harus plat kuning, tetapi Gojek, Grap dll., tetap jalan, karena justru membantu masyarakat yang kesulitan ekonomi. Dan pemerintah dalam hal ini polisi tidak berani menangkap dan memperkarakan Nadiem bersama Gojek-nya.

Jika memang bertujuan mebantu sivitas akademika seluruh pendidikan di Indonesia,
mestinya Mentri Nadiem meminta pada Presiden untuk memberikan banyak beasiswa pada Perguruan Tinggi Swasta, karena SD, SMP dan SMA sudah ada BOS dan sudah ditanggung oleh pemerintah daerah dan pusat.

Dan demi terciptanya kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan
kebutuhan masing-masing perguruan tinggi, maka kita harus tahu peta jalan (road map)
perguruan tinggi di Indonesia, diperkirakan perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki
mahasiswa diatas 10.000 mahasiswa tidak lebih dari 300 perguruan tinggi atau dibawah 5% total PTS yang jumlahnya lebih dari 4.520 PTS. 5 % PTS yang memiliki mahasiswa dibawah 10.000 dan diatas 5000 mahasiswa, 10% jumlah PTS yang jumlah mahasiswanya dibawah 5000 dan diatas 1000 mahasiswa dan Sisanya 70% lebih mahasiswanya dibawah 1000 (seribu).

Dalam pandemi COVID 19 yang paling terkena dampak adalah PTS yang memiliki
mahasiswa dibawah 1000 yang berjumlah 80% dari total PTS (sekitar 3.164 PTS), Maka
semestinya Kemendikbud memberikan perhatian kepada kelompok PTS yang mahasiswanyadibawah 1000, yang diarahkan untuk terciptanya kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan PTS terbanyak di negeri ini.

Bukan memotret 10 PTN terbaik Indonesia saja misalnya, pasti tidak bisa menyelesaikan permasalahan
sesungguhnya pendidikan tinggi kita.

Dari hasil rapat daring nasional APTISI pada tanggal 22 April 2020, disimpulkan bahwa
dampak Corona pada PTS yang memiliki mahasiswa dibawah 1000, sangat signifikan ratarata mahasiswanya hanya mampu membayar 50% dari total uang yang masuk. Jika semester depan berlanjut dapat dipastikan 2/3 PTS Indonesia akan terkena imbas besar tidak bisa membayar dosen dan karyawanya, bahkan tidak bisa membayar listrik, telphon dan lainnya.

Belajar di Rumah SajaPT Indonesia ada 4670, namun belum ada 10% yang menggunakan konten dengan layak.

Karena pemerintah kita lambat membuat aturan, dulu hanya yg memiliki akreditasi institusi A yangg boleh mengunakan daring atau PJJ dan baru th 2017 kemenristek dikti memberikan kebebasan menggunakan daring sebanyak 50% pertemuan dengan daring tanpa dibatasi akreditasi.

Di negara-negara maju lainnya penggunaan daring tidak dibatasi dengan nilai akreditasi. Hanya UT saja dari berdiri sampai sekarang dengan hanya modul seadanya, dengan sedikit tutorial dan sekarang dengan daring, memiliki mahasiswa terbanyak di
Indonesia mencapai 1 juta mahasiswa.

Jadi wajar saat presiden dan kemendikbud menghimbau pembelajaran dengan daring atau pjj hampir semua entitas pendidikan agak terkejut karena belum pada siap.

Karena hampir setiap PT belum mengarah ke pembelajaran online karena persyaratan pendiriannya terlalu berlebihan oleh dikti dan tidak membumi.

Sehingga dengan wabah Covid 19 dapat dipastikan kementrian pendidikan nasional dan kemetrian ristekdikti pada masa kemarin gagal total, dari sisi pembelajaran online. Karena membuat perakap dengan persyaratan yang tidak masuk akal.

Sehingga dapat dipastikan sistem daring pemebelajaran secara nasional dalam mengahadapi Covid 19 adalah persiapan seadanya dengan nilai hanya dibawah 5, dengan kata lain kemendikbud kena rapot merah.

Penyebab Tidak siap Daring.
Ada enam penyebabnya kenapa pembelajaran daring di Indonesia gagal total yaitu:

1. Secara aturan yang boleh membuka pendidikan daring hanya perguruan tinggi terakreditasi A, untuk PT dan untuk pendidikan dasar menengah belum ada aturan; 2. Banyak yg belum memiliki sistem daring atau sistem IT PJJ dalam satuan pendidikan ; 3. Mahalnya pembuatan konten pemeblajaran online; 4. Belum siap bahan ajar yang dibuat oleh para dosen dan guru, dan belum tahu cara membuatnya; 5. Jaringan yang tidak suport disetiap daerah; 5. Mahalnya biaya kuota internet/pulsa bagi sekolah/PT/dosen/guru dan siswa/mahasiswa yang mengunakan kuliah atau pembelajaran daring. 6. Tidak setiap siswa/ mahasiswa memili perangkat pembelajaran online, khususnya dari kalangan siswa/mahasiswa tidak mampu.

Mestinya saat sekarang adalah kesempatan pemerintah memberikan goodwill, melalui membebaskan biaya untuk internet melalui PT Telkom dan membuat jaringan sampai

pelosok tanah air, dengan biaya murah.

Dan pemerintah juga harus membebaskan pajak bagi pendidikan dasar menengah swasta dan PTS terutama PTS kecil dan memberikan bantuan pada mahasiswa dalam bentuk beasiswa covid 19.

Sehingga tentu dapat dipastikan pembelajaran online belum efektiv sebagaimana dengan metode klasik, tapi kedepan harus lebih efektif dan kemendikbud harus mendukung penuh pembelajaran daring, dan tidak perlu diatur rigid, wong tidak membantu PTS ko.

Himbauan bagi PTS APTISI menghimbau kepada semua pimpinan PTS seluruh Indonesia segera memberikan warning kepada semua civitas akademik untuk bisa menyesuaikan kondisi lingkungan, merschedule jadwal wisuda dan mematuhi anjuran pemerintah pusat dan pemerintah daerah masing-masing, dan jika memungkinkan sementara waktu menghindari pertemuan masal.

Jika mungkin lakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan seluruh PTS di Indonesia civitas akademiknya mampu mengedukasi pada lingkungannya terhadap bahaya virus corono dan cara pencegahan atau menghindarinya.

APTISI juga menghimbau pada semua pimpinan PTS dan yayasan pembinanya untuk sementara bisa memberikan ijin ujian bagi para mahasiswa yang belum dapat membayar uang kuliah disemester berjalan, agar mereka bisa mengikuti ujian akhir semester tahu ini.

Kesimpulan Bagaimana bangsa Indonesia bersatu dan masyarakat dunia dapat bersama-sama menghilangkan pandemi corona 19.

Kita menyadari tidak setiap negara siap menghadapi wabah corona ini, dan kita juga tahu kondisi negara kita banyak hutang dan tidak mungkin pemerintah melakukan tindakan Lockdown, pada semua aktifitas masyarakat.

Maka APTISI meghimba pada Presiden Joko Widodo agar menginstruksikan semua mentrinya untuk fokus pada kegiatan penangulangan Covid 19, dan tetap juga memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat.

Terutama arahkan APBN tahun 2020 untuk direvisi pada penangulangan COVID 19. Hentiakan anggaran pada pemindahan ibu kota, fokus arahkan pengeluaran anggaran pada bantuan sosial masyarakat.

Bangasa Indonesia tidak oleh mundur dari ilmu pengetahuan, semua aktivitas pendidikan di Indonesia harus berjalan, walapun secara kasad mata pembelajaran Daring kita gagal, tetap upayakan semaksimal mungin walaupun dengan cara memberikan tugas pada anak didik kita, dan orang tua bersama-sama bahu membahu membantu pendampingan pada anak kita dalam pembelajran online ini atau dengan cara guru/dosen mewajibkan membaca buku ajar pada anak didik kita, seperti Universitas Terbuka.

Dan pada semua masyarakat Indonesia mari kita bahu-membahu membantu sesama dan
pemerintah untuk mencegah pandemi ini dengan tetap memohon pada Allah SWT, Tuhan YME, yang sedang menguji masyarakat dunia.

Dan Allah sedang memperlihatkan kekuasaannya tehadap rencana dan makar orang-orang jahil. Doa kita semua tidak boleh putus di saat bulan suci Ramadhan ini.

Semoga bangsa Indonesia lulus dari ujian yang sulit ini, dan Allah SWT. memberikan jalan keluar yang baik pada bangsa negara, masyarakat dan pemerintah dalam memutuskan setiap langkah penyelesaian Covid 19, di bulan Ramadhan yang mulia ini di tahun 2020. Salam.
(Humas UIT/Beddu Lahi).

sumber : http://wartasulsel.net/2020/04/28/penyebab-gagalnya-pembelajar-online/